Kemendikdasmen Rancang Masa Studi SMK 4 Tahun, Fokus Siapkan Lulusan Siap Kerja hingga Mancanegara

Jakarta, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berencana menambah masa studi bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari tiga tahun menjadi empat tahun. Rencana tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), guna memperkuat kesiapan lulusan SMK dalam menghadapi dunia kerja, baik di dalam maupun luar negeri.

Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa tahun keempat dalam masa studi akan difokuskan sebagai tahap persiapan kerja, khususnya untuk penempatan di mancanegara.

“Akan ada beberapa SMK yang nanti kami rancang untuk masa studinya bukan tiga tahun, tetapi empat tahun. Satu tahun terakhir adalah persiapan untuk mereka bisa bekerja di mancanegara,” ujar Mu’ti dalam agenda penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di kantor Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Senin (24/3/2025).

Menurut Mu’ti, banyak lulusan SMK yang memiliki minat untuk bekerja di luar negeri, namun belum memiliki bekal keterampilan dan kesiapan administratif yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah melihat perlunya skema tambahan pembelajaran sebagai jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja global.

“Banyaknya lulusan SMK yang sebenarnya berminat bekerja di mancanegara, tetapi tidak memiliki cukup persiapan untuk dapat berangkat dan bekerja di berbagai negara,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Mu’ti menyampaikan bahwa Kemendikdasmen, BP2MI, dan Kemenaker akan bekerja sama memastikan skema ini segera dapat direalisasikan, dimulai dari sekolah-sekolah yang telah ditunjuk sebagai percontohan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa skema perpanjangan masa studi juga dapat dilakukan pasca kelulusan, dalam bentuk program upskilling dan reskilling melalui balai pelatihan kerja.

“Ada pola perpanjangan itu tadi satu tahun, tapi sebenarnya juga bisa sifatnya sesudah lulus, kemudian upgrading, upskill-nya itu dilakukan di balai vokasi atau balai latihan kerja,” jelas Yassierli.

Yassierli menambahkan bahwa pemerintah akan menyiapkan pelatihan berbasis kompetensi untuk berbagai bidang keahlian, guna menekan angka pengangguran di kalangan lulusan SMK yang saat ini mencapai 4 juta orang.

“Kami berharap pengangguran lulusan SMK yang ada sebesar 4 juta itu ke depan makin menurun,” tutupnya.